PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI,HARUSKAH?

  • Didik Hery Santoso Pusdiklat Pajak
Keywords: BUMN Persero, BUMN, Kerugian BUMN

Abstract

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan (BUMN Persero) adalah salah satu bentuk usaha milik Pemerintah yang kepemilikan sahamnya sebesar 51% berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan utama negara mendirikan BUMN Persero tersebut adalah ikut menggerakkan perekonomian negara, khususnya terhadap bidang-bidang yang kurang diminati atau masih sedikit pelakunya dari pihak swasta dan bidang-bidang yang mencakup kebutuhan masyarakat umum. Dalam pengelolaannya BUMN Pesero tersebut sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang mengatakan bahwa dalam hal menjalankan pengurusan BUMN Persero, berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga ketentuan dan prinsip yang berlaku pada Perseroan Terbatas akan melekat pada BUMN Persero, seperti terdapat pemisahan kekayaan antara pendiri maupun pengurus persero. Timbul pemikiran agar hukum pidana terutama upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK / UU N0.20 Th 2001) terhadap BUMN Persero digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan sebagai upaya terakhir dengan kata lain hukum pidana sebagai ultimum remedium. Penelitian ini akan membahas permasalahan dari dua segi yaitu dari segi penerapan asas Ultimum Remedium dan penerapan prinsip Detournement De Pouvoir dan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan -peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Published
2020-03-27